NEWS PERBATASAN, Tanjung Selor – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara menggelar press release terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kalimantan Utara, bertempat di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026). Sepanjang Januari hingga November 2026, Polda Kaltara mencatat 18 laporan kasus TPPO dengan total 108 korban.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang menyasar kemanusiaan dan kerap memanfaatkan kerentanan masyarakat, khususnya calon pekerja migran yang mencari peluang pekerjaan. Penanganan TPPO, menurutnya, tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan, pengawasan jalur keberangkatan, serta edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi.
Pengungkapan dan penanganan perkara ini menjadi perhatian serius kepolisian mengingat wilayah Kaltara merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia yang memiliki jalur mobilitas pekerja migran dan berpotensi dimanfaatkan dalam praktik perdagangan orang.
Berdasarkan data penegakan hukum Polda Kaltara, dari 18 laporan kasus tersebut tercatat 17 perekrut, 8 penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan PMI/PRT. Sementara itu, penanganan perkara terdiri atas 2 kasus dalam tahap penyelidikan, 8 kasus tahap penyidikan, dan 8 perkara telah memasuki tahap P21. Data tersebut menunjukkan penanganan perkara TPPO terus berjalan melalui tahapan proses hukum, sekaligus menjadi dasar penguatan langkah pencegahan terhadap potensi munculnya korban baru.
Dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO periode 13–19 November 2026, Polda Kaltara bersama Polres jajaran mengintensifkan pengawasan, penyelidikan, pemantauan jalur keberangkatan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di sejumlah titik yang dinilai memiliki kerawanan, khususnya jalur keberangkatan calon pekerja migran dan kawasan perbatasan yang berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang.
Salah satu penindakan dilakukan Polres Nunukan setelah menerima informasi dugaan penampungan calon pekerja migran Indonesia (PMI). Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga diterbitkan laporan polisi pada 13 November 2026. Dalam perkara itu, polisi mengamankan satu orang pelaku serta mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural. Pemantauan keberangkatan penumpang juga dilakukan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, guna mengantisipasi potensi TPPO.
Upaya pencegahan turut dilakukan Polresta Bulungan melalui pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pekerja di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space, untuk memastikan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Dari hasil kegiatan tersebut, tidak ditemukan pekerja di bawah umur. Sementara itu, Polres Nunukan menggelar sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan 100 peserta pada 14 November serta 150 peserta pada 16 November 2026. Polresta Bulungan juga melaksanakan sosialisasi melalui DPPPAPKB Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta.
Pengawasan juga diperluas ke wilayah lain, di antaranya pemantauan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka oleh jajaran Polda Kaltara dan Polsek Nunukan, serta pemantauan di Pelabuhan Sesayap Hilir oleh Polres Tana Tidung. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah keberangkatan nonprosedural yang berpotensi membuka ruang bagi praktik perdagangan orang.
Melalui pelaksanaan KRYD TPPO, Polda Kaltara terus memperkuat penegakan hukum, pengawasan di jalur perbatasan, serta edukasi kepada masyarakat guna memutus mata rantai perekrutan dan pengiriman pekerja secara ilegal. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, memastikan legalitas perusahaan maupun pihak perekrut, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perdagangan orang.
🇮🇩 Polisi Bersama Masyarakat 🇮🇩
( Humas Polda )







Komentar