NEWS PERBATASAN, Kolaka – Menjadi wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Kolaka sebagai objek Proyek Strategi Nasional (PSN). Dengan status PSN merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang di anggap penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Hadirnya PSN di Kolaka memberikan harapan terhadap masyarakat Kolaka dalam pemberdayaan masyarakat lokal Kolaka. Baik dalam bentuk pekerjaan konstruksi sampai dengan penyediaan material yang di butuhkan dalam pembangunan konstruksi.
Nyatanya, hal itu tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak di berdayakan dalam pembangunan konstruksi PSN tersebut. Dalam hal ini sopir dump truck.
Karena itu, Forum Pemerhati Investasi dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Kolaka melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kolaka. Aksi ini bertujuan agar pemerintah dan pihak perusahaan memperhatikan masyarakat lokal.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dalam benak masyarakat terkait peran pemerintah dalam hal ini Bupati Kolaka dan DPRD Kolaka. Dengan hadirnya beberapa PSN di Kolaka, pemerintah seharusnya dapat memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat,” ucap Koordinator Lapangan, Hendra, Kamis (2/4/2026).
Baginya, pemerintah harus memberikan penekanan terhadap petinggi-petinggi perusahaan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam hal ini sopir dump truck. Namun faktanya masih banyak masyarakat lokal Kolaka yang berprofesi sebagai sopir dump truck tidak di berdayakan perusahaan yang menangani PSN di Kolaka.
Kemudian, sejumlah polemik yang terjadi di Kawasan Industry Pertambangangan yang berada di Kabupaten Kolaka, merupakan persoalan yang serius yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupeten Kolaka yang di berikan tugas oleh negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Namun, sampai hari Ini masih banyak masyarakat Kolaka yang tidak merasakan hal tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang berprofesi sebagai sopir dump truck. Dan hari ini tidak satupun dari perusahaan PSN memberdayakan masyarakat yang berprofesi sopir. Baik dari management PT. Vale, PT. Antam, maupun PT. Ipip Pomalaa,” tegasnya.
Karena kondisi ini, Forum Pemerhati Investasi dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal menyatakan sikap. Pertama, mendesak Management PT. Vale, PT. Ipip, dan PT Antam untuk memberdayakan masyarakat lokal Kolaka dalam hal ini sopir dump truck dalam pendistribusian material.
Kedua, mendesak Bupati Kolaka dan DPRD Kolaka untuk memediasi Management PT. Vale, PT. Ipip, Dan PT. Antam dengan masyarakat lokal Kolaka dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
“Ketiga, mendesak Ketua DPRD Kolaka untuk segera mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan Pemerintah Daerah Kabupatrn Kolaka (Sekda Kolaka) Pimpinan Perusahaan PT. Vale, PT. Ipip, PT. Antam yang tidak boleh di wakili),” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, LM Hasimin berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Sebab, apa yang menjadi tuntutan para sopir hari ini akan diupayakan agar mendapatkan solusi terbaik.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan segera mengundang pihak yang terkait. Kita harus duduk bersama lagi dengan pemerintah dan legislatif untuk untuk merumuskan itu,” katanya.
Dengan begitu, masyarakat yang bekerja sebagai sopir dan pemilik angkutan diharapkan dapat bekerja. Apalagi, sejumlah PSN membutuhkan material seperti pasir dan batu untuk pembangunan.
“Harapannya pemerintah masalah ini harus dibicarakan. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat untuk mengakomodir keinginan masyarakat,” tutupnya. ( A.Jamal )
Komentar