NEWS PERBATASAN, Kolaka – Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar oleh gabungan organisasi di Kolaka, Senin siang. Demonstrasi yang dipusatkan di Kantor DPRD Kolaka ini diikuti oleh 16 organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka.
Aksi dimulai sekitar pukul 11.20 WITA dan berlangsung hingga pukul 15.32 WITA dengan pengamanan dari Polres Kolaka dan Satpol PP Kolaka. Awalnya, demonstrasi berlangsung di depan kantor DPRD Kolaka. Beberapa perwakilan DPRD, termasuk ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi III, sempat menemui massa di luar gedung.
Namun situasi memanas ketika para demonstran mencoba masuk ke dalam area kantor DPRD. Pintu gerbang yang tertutup sempat didobrak oleh massa hingga akhirnya mereka berhasil memasuki halaman gedung. Aksi bakar ban pun sempat terjadi di depan kantor DPRD, menambah ketegangan situasi.
Meski sempat terjadi kericuhan, aksi tetap berlangsung hingga massa menyampaikan seluruh tuntutan mereka. Para peserta berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD Kolaka agar segera menindaklanjuti berbagai isu yang diangkat.
Ketua HMI Cabang Kolaka, Muh. Akbar, menyampaikan bahwa aksi tersebut membawa sedikitnya 18 poin tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Menurutnya, secara garis besar tuntutan nasional menyoroti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai perlu dievaluasi oleh pemerintah.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, serta memastikan hak-hak pekerja dapat direalisasikan secara nyata,” ujar Akbar dalam orasinya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti isu daerah, khususnya terkait perlunya peraturan daerah yang berpihak kepada buruh dan pekerja. Akbar menegaskan bahwa Kolaka sebagai daerah industri memerlukan kepastian hukum bagi para pekerja melalui regulasi yang jelas.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD Kolaka segera menyepakati peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi buruh. Kolaka ini daerah industri, jadi sudah seharusnya ada regulasi yang kuat,” tutupnya. ( S.Sel )
Komentar